Jakarta (SI Online) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia, terkait praktik mafia sektor migas yang merugikan negara hingga ratusan triliun.
Jika mafia migas yang melibatkan perusahaan minyak multinasional, domestik, dan pejabat-pejabat kementerian Energi Sumber Daya Alam (ESDM) dibersihkan maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyengsarakan rakyat.
“Presiden selalu parsial dalam melihat permasalahan migas. Presiden selalu menekankan subsidi membengkak dan APBN bakal jebol, namun tidak pernah mampu menjelaskan dengan benar kenaikan harga BBM,” kata ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir saat dihubungi di Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Akibatnya rakyat harus menanggung kenaikan harga BBM dan melonjaknya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, sedangkan pemerintah seperti tak paham tentang carut-marutnya sektor migas dari hulu ke hilir.
“Jangan salahkan penilaian masyarakat jika mereka berpikir jaringan mafia migas ini mengumpulkan pundi-pundi dana untuk kepentingan partai politik tertentu menjelang pemilu 2014,” tegasnya.
Menurutnya, tidak ada kejujuran dari pemerintah menunjukkan permasalahan pat-gulipat sektor migas sudah sangat akut. “Penyuapan terhadap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini hanyalah fenomena gunung es korupsi yang melibatkan perusahaan migas dari sektor hulu ke hilir, pejabat-pejabat Kementerian ESDM hingga elite-elite penguasa,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, yakin Menteri ESDM Jero Wacik mengetahui dugaan kasus suap yang melibatkan Rudi Rubiandini. “Tentu saja pejabat tinggi seperti menteri tahu. Ini praktik lama. Bagian kerja dari mafia migas,” ungkapnya.
Penting untuk Jero nonaktif dulu dari jabatannnya sebagai menteri. Hal ini untuk memastikan apakah Jero terlibat dan apakah ada aliran dana kepada partai penguasa.
“Makanya, Jero penting untuk dinonaktifkan dulu sampai ada keputusan hukum tetap soal dia terlibat atau tidak,” katanya.
Menurut Boni, penonaktifan tersebut dimaksudkan agar pengungkapan kasus objektif. Terutama, jika KPK membutuhkan kesaksian Jero Wacik sebagai menteri.
red: syaiful
Sumber : www.suara-islam.com
0 Comments
